Makassar — Dalam rangka mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sulawesi Selatan, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Rutan Kelas I Makassar melaksanakan simulasi pemungutan suara, Sabtu (16/11). Kegiatan ini berlangsung atas kerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rappocini sebagai bentuk penguatan komitmen untuk mewujudkan pemilu yang profesional dan akuntabel.
Ketua PPK Rappocini, Ilham, membuka kegiatan dengan menegaskan pentingnya ketelitian dan kepatuhan terhadap aturan pemilu. “Mekanisme pemungutan suara kali ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, namun petugas KPPS perlu memastikan akurasi data dan proses yang transparan, terutama saat pemilih menggunakan hak suaranya,” ujarnya.
Kepala Rutan Kelas I Makassar, Jayadikusumah, turut memberikan apresiasi kepada petugas KPPS yang berkomitmen penuh dalam melaksanakan tugasnya. “Pelaksanaan pemilu di Rutan memiliki tantangan tersendiri. Saya berharap petugas dapat menjalankan tugasnya dengan profesional, sehingga keberhasilan pemilu di Rutan ini dapat menjadi cerminan suksesnya demokrasi,” ucapnya.
Hal senada disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Tahanan sekaligus Ketua TPS 903, Angga Satrya. Ia menegaskan bahwa simulasi ini merupakan bagian dari upaya meminimalisir potensi kendala teknis. “Kami memastikan seluruh proses, mulai dari persiapan logistik hingga teknis pemungutan suara, berjalan lancar. Kesiapan petugas KPPS adalah kunci keberhasilan pelaksanaan pemilu,” katanya optimis.
Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, Andi Erdiyangsah Bahar, menambahkan bahwa simulasi ini bertujuan untuk memastikan hak suara warga binaan yang terdaftar dapat tersalurkan dengan baik. “Kami berupaya menciptakan suasana pemilu yang tertib, aman, dan inklusif, sehingga partisipasi warga binaan dalam pilkada dapat berjalan maksimal,” jelasnya.
Dengan terlaksananya simulasi ini, diharapkan pemungutan suara di Rutan Kelas I Makassar pada Pilkada serentak mendatang dapat berlangsung tanpa hambatan, sekaligus menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
