MAKASSAR – Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Selatan mendampingi Menteri Pertahanan (Menhan) RI Jenderal TNI (Purn.) Dr. Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A., dalam peresmian Wisma Jenderal TNI (Purn.) M. Jusuf, yang berlokasi di Jalan Sungai Tangka, Kota Makassar, Senin (16/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tri Budi Utomo, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.
Peresmian wisma tersebut menjadi momentum penting dalam mengenang sekaligus memberikan penghormatan atas jasa dan pengabdian Jenderal TNI (Purn.) M. Jusuf, salah satu tokoh militer nasional dan putra terbaik Sulawesi Selatan yang memiliki kontribusi besar dalam perjalanan bangsa dan negara.
Dalam rangkaian kegiatan, Pangdam XIV/Hasanuddin bersama unsur Forkopimda mendampingi Menhan RI meninjau sejumlah barang peninggalan dan koleksi bersejarah milik Jenderal TNI (Purn.) M. Jusuf yang tersimpan di dalam wisma. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menhan RI. Pada kesempatan yang sama, Menhan juga menandatangani prasasti Masjid H. Sjamsoeddin.
Keberadaan Wisma Jenderal TNI (Purn.) M. Jusuf diharapkan menjadi sarana pelestarian sejarah sekaligus pengingat bagi generasi penerus tentang perjalanan panjang pengabdian seorang tokoh bangsa yang telah mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan negara.
Momentum peresmian ini juga menegaskan pentingnya menjaga warisan sejarah dan nilai-nilai perjuangan para pendahulu. Keteladanan Jenderal TNI (Purn.) M. Jusuf diharapkan terus menjadi inspirasi, khususnya bagi generasi muda, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, integritas, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
Melalui kegiatan tersebut, Pangdam XIV/Hasanuddin berharap semangat perjuangan dan pengabdian para tokoh bangsa senantiasa menjadi landasan dalam memperkuat sinergi TNI, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat demi menjaga persatuan, keutuhan, serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).












