BANTAENG – Menanggapi beredarnya video viral di media sosial yang menarasikan adanya pematokan lahan petani secara paksa oleh Kodam XIV/Hasanuddin di Kabupaten Bantaeng, pihak Kodam memberikan klarifikasi untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Kapendam XIV/Hasanuddin, Kolonel Arm Andi Akbar, S.S., M.Sc., menegaskan bahwa kegiatan pematokan yang dilakukan merupakan penandaan batas lahan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) di Kabupaten Bantaeng.
Menurutnya, kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan persetujuan penggunaan kawasan hutan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan. Dengan demikian, kegiatan itu bukan merupakan tindakan penyerobotan ataupun pematokan lahan masyarakat secara sepihak.
Namun, dalam perkembangannya ditemukan adanya kondisi bahwa pada kawasan yang sama, Kementerian Kehutanan juga telah memberikan izin garap kepada sejumlah masyarakat.
Menyikapi persoalan tersebut, Kodam XIV/Hasanuddin mengambil langkah dengan menghentikan sementara proses pematokan lahan guna menghindari kesalahpahaman serta mencegah timbulnya potensi konflik di lapangan.
Langkah penghentian sementara tersebut dilakukan agar persoalan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama instansi berwenang, sehingga status penggunaan lahan memperoleh kejelasan serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
Kapendam menegaskan, Kodam XIV/Hasanuddin senantiasa mengedepankan prosedur, koordinasi, dan penyelesaian setiap persoalan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang beredar di media sosial sebelum memperoleh informasi secara utuh dan terverifikasi.
Kodam XIV/Hasanuddin, lanjutnya, berkomitmen menjalankan setiap tugas sesuai aturan yang berlaku dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat serta mengutamakan penyelesaian persoalan melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait.
