Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima alokasi anggaran sebesar Rp21,2 triliun untuk tahun 2025. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Rabu (4/9/2024), menjelaskan bahwa anggaran ini akan difokuskan pada empat program utama yang meliputi penegakan hukum, pembentukan regulasi, pemajuan HAM, serta dukungan manajemen.
“Anggaran yang disepakati mencakup Rp17,883 triliun dari rupiah murni dan Rp3,319 triliun dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” ungkap Supratman. Ia menegaskan bahwa anggaran ini telah sesuai dengan pagu indikatif yang ditetapkan sebelumnya.
Dalam paparan lebih lanjut, Supratman menjelaskan bahwa Kemenkumham juga akan berperan aktif dalam mendukung prioritas nasional tahun 2025. Sebanyak Rp94,930 miliar akan dialokasikan untuk mendukung 23 output yang dikelola oleh sembilan Unit Eselon I. Salah satu kebijakan strategis yang akan diambil adalah penataan regulasi jenis dan tarif PNBP serta peningkatan inovasi layanan berbasis elektronik untuk mencapai target PNBP sebesar Rp8,341 triliun di tahun depan.
Beberapa program strategis Kemenkumham yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 meliputi bidang imigrasi, kekayaan intelektual, pemasyarakatan, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Administrasi Hukum Umum (AHU). Salah satu program unggulan di bidang imigrasi adalah melanjutkan kebijakan golden visa serta pengembangan aplikasi teknologi informasi untuk meningkatkan layanan.
“Kami berkomitmen untuk mendukung pencapaian target PNBP dan memastikan bahwa seluruh program yang direncanakan dapat terlaksana secara efektif demi kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional,” tutup Supratman.
Rapat kerja ini menjadi momentum penting dalam memastikan kesiapan Kemenkumham dalam melaksanakan tugas-tugas strategis di tahun 2025 dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia.
