SSindonesia Kabupaten Bone – Sulawesi Selatan, menjadi saksi penerapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PERMEN PUPR) No 1 Tahun 2023 yang mewajibkan semua tukang yang bekerja di proyek pemerintah maupun swasta memiliki sertifikat kompetensi kerja. Afandi, Seksi Pelaksana Balai Jasa Konstruksi wilayah VI Makassar, menyampaikan pentingnya sertifikat sebagai syarat kerja, sesuai ketentuan undang-undang.
Dalam acara sosialisasi PERMEN PUPR No 1 Tahun 2023 di Hotel Novena, Kota Watampone, Afandi menjelaskan bahwa sanksi bagi penyedia dan pengguna jasa tukang dapat berupa teguran tertulis hingga blacklist. Blacklist, dalam konteks dunia kerja konstruksi, dapat berdampak serius, menyebabkan kehilangan pekerjaan bagi yang bersangkutan.
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi (PSDABJK) Kabupaten Bone, Khalil Syihab, menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan sertifikat kepada 240 tukang, mulai dari tukang bangunan hingga kayu. Proses pemberian sertifikat tidak instan, melainkan melibatkan pelatihan selama 3-4 hari dengan materi teori dan praktek.
Menambahkan penjelasan, Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi PSDABJK Kabupaten Bone, M Ruslan, menekankan bahwa aturan terkait sertifikasi tukang sebenarnya sudah lama ada dalam undang-undang sejak tahun 2013 dan kembali dipertegas dalam PERMEN terbaru. Tanggung jawab PSDABJK melibatkan pengawasan dan pembinaan, dengan laporan kepada Bupati jika ada pelanggaran setelah pembinaan dilakukan.
Aturan sertifikasi tukang ini berlaku untuk semua jenis pekerjaan konstruksi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta. Keterlibatan asosiasi developer dan perwakilan REI dalam kegiatan sosialisasi menunjukkan dukungan dari berbagai pihak terkait penerapan PERMEN PUPR No 1 Tahun 2023 guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas tenaga kerja di sektor konstruksi.
