Luwu, 14-15 Februari 2026 – Musyawarah Daerah Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (HMI BADKO SULSELBAR) secara resmi merekomendasikan pemekaran badan koordinasi menjadi dua wilayah terpisah, yakni Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Rekomendasi tersebut menjadi salah satu keputusan strategis dalam forum MUSDA yang digelar dengan penuh semangat kebersamaan dan komitmen organisasi.
Forum MUSDA yang dihadiri oleh 8 perwakilan cabang HMI se-Sulselbar diisi dengan membahas berbagai agenda penting organisasi, mulai dari evaluasi kepengurusan, arah gerak organisasi ke depan, hingga penataan struktur kelembagaan yang dinilai lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan kader di masing-masing wilayah.
Ketua HMI Cabang Mamuju (Dahril) sebagai Cabang pengusul rekomendasi pemekaran menyatakan bahwa hal ini lahir dari dinamika organisasi dan pertimbangan geografis serta kebutuhan akselerasi gerakan kader di dua provinsi yang memiliki karakteristik berbeda, yakni Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
“Pemekaran ini bukan semata-mata pemisahan administratif, tetapi langkah strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi, mempercepat distribusi kaderisasi, serta meningkatkan peran HMI dalam merespons isu-isu keumatan dan kebangsaan di tingkat regional,”
Dalam forum tersebut juga ditegaskan bahwa rekomendasi pemekaran akan diajukan secara resmi kepada Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam untuk diproses sesuai mekanisme konstitusi organisasi. Seluruh peserta MUSDA menyepakati bahwa keputusan ini diambil melalui musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan aspirasi cabang-cabang di kedua provinsi.
Selain membahas pemekaran, MUSDA BADKO HMI SULSELBAR juga menghasilkan sejumlah rekomendasi program strategis yang menitikberatkan pada penguatan kaderisasi, advokasi kebijakan publik, serta peningkatan kapasitas intelektual kader dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal maupun nasional.
Dengan rekomendasi ini, PB HMI mampu dengan bijak mengakomodir hasil-hasil dari Musyawarah yang telah dilakukan, sehingga menghadirkan struktur organisasi yang lebih adaptif, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan kader serta masyarakat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat secara lebih optimal.
