Makassar – Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar, Jayadikusumah, memberikan penegasan tegas kepada seluruh jajarannya mengenai pentingnya integritas dan keadilan dalam pelayanan terhadap warga binaan. Pernyataan ini disampaikan dalam apel pagi di Selasar Gedung Kantor Rutan, Jumat (6/12).
Dalam arahannya, Jayadikusumah menekankan bahwa tidak ada ruang bagi praktik “tebang pilih” dalam memberikan pelayanan. Ia menegaskan bahwa seluruh petugas harus bekerja secara profesional, adil, dan mematuhi regulasi yang berlaku.
“Saya tegaskan tidak ada tempat bagi praktik tebang pilih dalam pelayanan. Semua petugas harus memegang teguh prinsip keadilan dan tidak tergoda menjadi ‘pahlawan kesiangan’ yang memfasilitasi warga binaan di luar aturan,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan jajarannya untuk tidak bermain mata dengan warga binaan, seperti menyediakan fasilitas yang tidak sesuai aturan, termasuk telepon genggam secara ilegal atau perlakuan istimewa lainnya.
Komitmen pada Regulasi dan Prosedur
Jayadikusumah, yang merupakan alumni Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) Angkatan 33, menggarisbawahi pentingnya pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi dalam memberikan pelayanan. Menurutnya, setiap tindakan petugas harus didasarkan pada evaluasi yang matang dan pertimbangan yang cermat.
“Jangan sampai tindakan gegabah karena emosi atau tekanan sesaat membuat kita menyesal. Berpikirlah yang jernih, lakukan evaluasi yang matang, dan patuhi prosedur yang ada. Semua tindakan kita memiliki konsekuensi, baik untuk diri sendiri maupun lembaga,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa perilaku menyimpang, sekecil apa pun, dapat mencoreng nama baik institusi dan mengganggu tatanan disiplin di Rutan Makassar. Untuk itu, Jayadikusumah mengajak seluruh petugas untuk menjadi teladan yang profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas.
“Mari tunjukkan bahwa kita mampu menjadi pengayom yang adil, cerdas, dan profesional,” pungkasnya.
Pernyataan tegas ini menunjukkan komitmen Rutan Kelas I Makassar dalam menjaga integritas pelayanan dan memastikan tidak ada diskriminasi dalam perlakuan terhadap warga binaan.
