Makassar – Sebanyak 997 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Rabu (27/11).
Lapas Makassar menyediakan dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus, yaitu TPS 904 dan TPS 905, dengan rincian Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 847 WBP. Selain itu, terdapat 15 petugas Lapas dan 150 WBP yang masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
Kepala Lapas Kelas I Makassar, Teguh Pamuji, menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu di lapas adalah wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak politik WBP.
“Ini adalah bentuk pelayanan negara untuk memastikan WBP dapat menggunakan hak pilihnya. Kami telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan semua berjalan lancar, termasuk kehadiran TNI dan Polri dalam pengamanan,” ujar Teguh.
Ia juga menambahkan bahwa pengawasan ketat dilakukan selama proses pemungutan suara untuk mencegah potensi pelanggaran. Setiap TPS dijalankan oleh tujuh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan seorang pengawas, yang dipantau langsung oleh Kalapas.
Pengawasan langsung juga dilakukan oleh sejumlah pihak, termasuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel), Taufiqurrakhman. Hadir pula pejabat dari Kanwil Kemenkumham Sulsel, Pamenwas Polrestabes Makassar, Kapolsek dan Danramil Rappocini, Camat Rappocini, serta Lurah Gunung Sari.
“Kami berupaya memberikan pelayanan maksimal dan menjaga kelancaran pelaksanaan Pilkada di dalam Lapas. Semoga proses ini berjalan aman dan tertib hingga selesai,” tambah Teguh.
Penyelenggaraan TPS khusus ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan akses demokrasi bagi seluruh Warga Negara Indonesia, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan.
