Makassar – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar resmi menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Makassar melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petugas ad-hoc Bawaslu Kota Makassar.
Acara yang digelar di Kantor Bawaslu Kota Makassar ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan sosial kepada petugas ad-hoc yang terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu, meliputi perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Ketua Bawaslu Kota Makassar, [Nama Ketua Bawaslu], dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam memastikan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi petugas ad-hoc yang memiliki peran krusial dalam menjaga integritas Pemilu.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap petugas ad-hoc yang bertugas di lapangan mendapatkan jaminan sosial yang layak. Ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras mereka dalam mengawal proses demokrasi di Makassar,” ujar [Nama Ketua Bawaslu].
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Makassar, [Nama Kepala BPJS], mengapresiasi inisiatif Bawaslu Kota Makassar dalam memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan sosial petugas ad-hoc.
“Melalui kerja sama ini, kami siap mendukung penuh dengan memberikan perlindungan jaminan sosial yang maksimal bagi petugas ad-hoc Bawaslu. Harapannya, ini dapat meningkatkan rasa aman dan kenyamanan mereka selama menjalankan tugas,” jelasnya.
Penandatanganan MoU ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan Bawaslu Kota Makassar, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serta tamu undangan lainnya. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan dapat menjadi contoh bagi lembaga lainnya untuk turut memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja, khususnya mereka yang bekerja di sektor ad-hoc.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, yang tidak hanya mengutamakan proses dan hasil Pemilu, tetapi juga kesejahteraan para pelaku di dalamnya.
