MAKASSAR – Senin, 14 Oktober 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan audiensi dengan sejumlah tenaga non-ASN yang bekerja di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan. Para tenaga non-ASN tersebut merupakan pegawai yang dibiayai melalui APBN dalam program Tenaga Perbantuan Operasi dan Pemeliharaan (TP-OP).
Audiensi ini diselenggarakan guna menampung aspirasi dari para tenaga non-ASN yang merasa tidak terakomodasi dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Mereka menyampaikan keluhannya terkait status mereka yang belum mendapatkan kepastian, meski telah lama mengabdi dalam mendukung berbagai program dan operasional di dinas tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD menyatakan komitmen untuk mengevaluasi kembali kebijakan terkait seleksi PPPK. Mereka juga berjanji akan memperjuangkan agar tenaga non-ASN yang telah berkontribusi bertahun-tahun mendapatkan kejelasan dan kepastian status pekerjaan di masa depan.
“DPRD akan terus berupaya mencari solusi yang terbaik dan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait agar para tenaga non-ASN ini mendapatkan hak-haknya,” ujar salah satu anggota DPRD yang hadir dalam audiensi tersebut.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mendorong perbaikan regulasi yang lebih adil bagi tenaga non-ASN di Sulawesi Selatan.
