Makassar – Dalam rangka penguatan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M., Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, memberikan pengarahan kepada seluruh petugas Lapas Kelas I Makassar pada Rabu (28/8).
Bertempat di Aula Lapas Makassar, acara tersebut dibuka dengan sambutan dari Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Indah Rahayuningsih. Dalam sambutannya, Indah menyampaikan bahwa pada tahun 2024 ini, sebanyak empat satuan kerja (satker) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulsel telah dievaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham. Evaluasi tersebut dilakukan dalam rangka pengusulan untuk meraih predikat WBK dan WBBM dari Kemenpan RB.
“Mari kita bersama-sama mendukung mereka, dan semoga ada satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulsel yang meraih predikat WBK,” ujar Indah.
Dalam arahannya, Dr. Asep Kurnia menekankan bahwa tujuan reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas menuju WBK adalah untuk mengubah budaya kerja. Beliau menyoroti bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar telah lolos dari penilaian Tim Penilai Internal (TPI) dan akan menuju penilaian Tim Penilai Mandiri (TPM).
“Untuk mencapai pembangunan Zona Integritas menuju WBK, satker harus melakukan inovasi yang berdampak langsung kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP), keluarga, dan masyarakat. Inovasi yang dibangun ini harus berkelanjutan,” jelas Asep.
Asep juga menekankan pentingnya pemantauan kepuasan masyarakat melalui survei 3AS, yang respondennya harus lebih dari 30 orang, dengan penempatan QR code survei di area strategis. “Tidak usah takut bila ada nilai merah, justru nilai itu menjadi feedback bagi kita,” tegasnya.
Beliau juga menekankan pentingnya penanganan pengaduan masyarakat yang harus dicermati dan dilayani dengan baik. Asep mengingatkan agar humas merespon pertanyaan masyarakat melalui media sosial seperti Instagram dengan cepat.
Menutup arahannya, Asep Kurnia berpesan, “Yel-yel, video profil, dan jingle jangan lebih ramai daripada inovasi, tetapi tunjukkan bagaimana masyarakat terlayani dengan baik, tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme.”
Dengan komitmen tersebut, diharapkan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas di Lapas Kelas I Makassar dapat berjalan dengan optimal, membawa perubahan positif bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
