SSindonesia Makassar – Inspektur Wilayah I Kementerian Hukum dan HAM R.I, Ika Yusanti, menyampaikan pentingnya memahami benturan kepentingan di hadapan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel, 27/5/2024.
Dalam kegiatan yang bertajuk “Pencegahan Gratifikasi” yang digelar di Hotel Claro Makassar, Ika menekankan bahwa benturan kepentingan merupakan situasi di mana terdapat konflik antara kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan dengan kedudukan dan wewenang seseorang. “Benturan kepentingan ini dapat menyebabkan pelaksanaan tugas tidak objektif dan berpotensi merugikan pihak tertentu,” jelas Ika.
Ika juga menguraikan beberapa sumber konflik kepentingan yang perlu diwaspadai, antara lain hubungan afiliasi, gratifikasi, kekuasaan atau kewenangan, rangkap jabatan, kelemahan sistem, dan kepentingan pribadi. Menurutnya, hal-hal tersebut harus menjadi perhatian semua pihak untuk menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat memicu tindak pidana korupsi.
Lebih lanjut, Ika mengajak seluruh pegawai untuk berpartisipasi aktif dalam menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan melaporkan melalui atasan langsung atau melalui Whistle Blowing System (WBS).
Selain itu, Ika juga memberikan penguatan terhadap pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ia menyoroti pentingnya inovasi yang nyata dan memberikan dampak signifikan dalam perbaikan serta peningkatan pelayanan publik sebagai salah satu catatan penting bagi satuan kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM.
Dengan pemahaman yang mendalam dan langkah-langkah konkret, Ika berharap seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulsel dapat menghindari benturan kepentingan dan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan profesional.
