SSindonesia Makassar – PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, menerima audiensi dari BPJS Kesehatan di ruang kerjanya, Balai Kota. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka implementasi Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimilisasi Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Bagi Petugas Pemilu yang ditandatangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Senin, (12/02/2024).
Firman menyampaikan apresiasinya terhadap kunjungan BPJS Kesehatan, yang melaporkan keaktifan para petugas Pemilu di Kota Makassar dalam melakukan skrining riwayat kesehatan. Hal ini sesuai dengan tujuan Wali Kota untuk menjadikan Pemilu aman, damai dan bermanfaat untuk semua pihak.
Pemerintah kota, kata Firman, memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua petugas penyelenggara Pemilu mengikuti Skrining Riwayat Kesehatan dari BPJS Kesehatan. Tujuan dari skrining ini adalah untuk mendeteksi potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan cepat.
Data mencatat bahwa hingga 11 Februari 2024, sebanyak 12.969 petugas pelaksana Pemilu di Kota Makassar telah menjalani skrining kesehatan. Hal ini mencerminkan komitmen serius pemerintah kota, KPU dan BPJS Kesehatan dalam menjaga kesehatan para petugas Pemilu.
Dalam audiensi tersebut, Firman Pagarra juga mengajukan permintaan kepada BPJS Kesehatan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi ASN dan Laskar Pelangi Pemkot Makassar. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan dan mencakup seluruh pegawai Pemkot Makassar dalam layanan BPJS Kesehatan.
Firman menegaskan bahwa melalui MoU yang dilakukan pada akhir tahun 2023, diharapkan pada tahun 2024 semua pegawai Pemkot Makassar dapat tercover layanan BPJS Kesehatan. Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kota Makassar, Muhammad Aras, menjelaskan peran BPJS Kesehatan dalam memastikan semua ASN dan Laskar Pelangi telah terdaftar sebagai peserta JKN aktif.
Aras juga menyoroti peran BPJS Kesehatan terhadap petugas penyelenggara Pemilu dari KPU maupun Bawaslu, serta berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Pemilu 2024 dengan memastikan kesehatan para petugas penyelenggara. Sinergitas antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan diharapkan dapat menyukseskan Pemilu yang damai, sejuk dan aman.
