SSindonesia BONE – Legislator PKS dari Komisi IV DPR RI, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin,SP, MM berkerjasama dengan Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar menggelar Bimbingan Teknis ( BIMTEK ) Perikanan Budidaya di Helios Hotel Jalan Langsat, Kota Watampone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu 31 Januari 2024.
Kepala BPBAP Takalar, Nur Muflich Junianto dalam sambutannya mengatakan, bagaimana memberikan support pembudidaya yang sudah menerima bantuan maupun yang belum dan punya pengalaman, saya kira akan menjadi lebih baik.
“itu bisa sharing dengannya Taswin selaku narasumber untuk mencarikan pilihan-pilihan terbaik untuk membesarkan Perikanan air tawar, di kabupaten Bone,” ujarnya
“Kepada penyuluh ini menjadi media untuk merivest pengetahuan teman-teman
ketika berhadapan dengan Pembudidaya dan menyampaikan keluhan pada narasumber nanti. Bukan hanya membuat penyusunan proposal tapi untuk mendampingi juga di lapangan” jelasnya.
Lanjutnya, semoga bisa bekerjasama dan terjalin dengan baik bersama komisi IV DPR RI khususnya Andi Akmal Pasluddin. Terima kasih atas segala dukungannya dan masukan menjadi penyemangat kami untuk membangun Perikanan Budidaya khususnya wilayah kerja kami di Sulawesi Selatan dan lebih khusus di kabupaten Bone dan sekitarnya.
Ditempat yang sama Andi Akmal Pasluddin Anggota Banggar DPR RI dalam sambutannya sekaligus membuka acara Bimbingan Teknis Perikanan Budidaya mengatakan, Bone ini dengan segala potensi bisa menjadi alternatif dan akan menjadi prioritas.
“Perhatian pemerintah pusat khususnya Perikanan ke daerah minim, padahal Kabupaten Bone punya teluk yang cukup luasnya”, ungkap Andi Akmal.
“Sekarang ini kami mendorong ada pemisahan pupuk subsidi untuk sektor pertanian dan perikanan”, kata Andi Akmal.
Contoh Seperti di pangkep petani mengeluhkan pupuk di tambak, kami sudah dua tahun bicara dengan Menteri Keuangan supaya ada pemisahan pupuk subsidi pertanian dan perikanan, harus ditambah jumlah zak perhektar serta pemetaan.
“Untuk bioflok seharusnya dievaluasi bagaimana solusinya, apa kira-kira penyebab petani gagal, apalagi ada juga mesin pembuat pakan bagaimana kedepannya bisa ekonomis dan menguntungkan”, tandas Andi Akmal.
”Saya selalu menyampaikan bahwa di Bone ini, tidak perlu terlalu banyak program, cukup perbaiki pertanian, perbaiki Perikanan, dan infrastruktur Jalannya, ini sebenarnya kuncirnya,” ucap Andi Akmal.
”Jadi kalau ingin masyarakat sejahtera, peningkatan pendapatan Bone ini maju, ini tiga aspek yang harus di kerjakan,” ungkapnya.
Tambah Andi Akmal, Masyarakat Bone ini sekitar 80% adalah petani, pe rikanan dan kelautan dan memang ini menjadi fokus kita untuk tumbuh kembangkan, olehnya itu mari tetap berterima kasih dan bersyukur.
Anggaran di Bone memang sangat tergantung dengan pusat yaitu 80% Dana pusat, dan sebenarnya Kabupaten Bone tahun lalu dapat dana alokasi khusus ( DAK ) perikanan 12Miliar dari asistensi saya sebagai anggota banggar.
”12.Miliar tahun lalu dana bantuan yang masuk di Dinas Perikanan Bone melalui aspirasi saya, banyak penerima yang tidak tahu ini aspirasi siapa, maunya itu penerima kenal siapa yang memperjuangkan dana aspirasi di Banggar DPR RI, 12 M itu yang masuk di Bone untuk pengadaan kapal, padahal ini bantuan saya sebagai anggota Banggar di DPR-RI”, kata Andi Akmal.
Bone punya teluk yang luar biasa untuk penangkapan, cuma memang yang menjadi salah satu pokok masalah yaitu di teknologi penangkapan.
Alat tangkap yang diserahkan di Dinas itu luar biasa, tinggal bagaimana bersinergi kabupaten, provinsi dan pusat, khusus untuk kabupaten, yang perlu diperkuat adalah komunikasinya dengan pusat.
Untuk kepala dinas, komunikasi sudah bagus, cuma ada juga kepala dinas, camat dan kepala desa takut ketemu dengan anggota DPR, padahal harusnya ketemu supaya banyak hal yang bisa di bantukan, jangan selalu bicara politik, karena semua orang itu sudah ada takdirnya.
Selanjutnya, terkait masalah perikanan dan kelautan dipusat adalah perhatian pemerintah dalam sektor perikanan dan kelautan masih kecil, karena anggaran cuma 7 triliun, bayangkan negara kita ini 2/3 laut, kalau dibandingkan dengan anggaran kementerian yang sampai 100 Triliun,
Bayangkan kapal pengawas milik Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDK) tidak bisa setiap hari melaut, karena BBMnya terbatas, harusnya juga Anggaran nelayan tangkap ini minimal 12 Triliun sampai 15Triliun, kalau kita lihat kebutuhan.
“Kabupaten Bone saja sepuluh kecamatan pesisir dari 60 an desa butuh semua dan rata – rata saudara kita yang kerja disekitaran menengah ke bawah dengan penghasilan yang terbatas”, jelasnya
