SSindonesia Bone, Setelah pertemuan Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, dengan pelaku usaha pengangkutan kapal laut, terungkap rencana membuka jalur tol laut yang akan menyemarakkan jalur perdagangan Teluk Bone. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, A. Erwin Terwo Pabokori, memberikan informasi rinci terkait proyek pengembangan Pelabuhan Pattiro Bajo.
Menurut Pabokori, tim telah melakukan survei awal terhadap Pelabuhan Pattiro Bajo untuk mengevaluasi kelayakan pengembangan. Survei tersebut melibatkan aspek tingkat kedalaman laut dan ketersediaan lahan di darat, hasilnya menunjukkan bahwa pelabuhan tersebut memenuhi syarat baik dari segi kedalaman laut maupun luas lahan yang hampir mencapai 2 hektar.
“Sisi daratnya di sini, luas lahan hampir 2 hektar, kelengkapan penumpukkan bahan logistik sudah ada, kantor sudah ada. Sisa yang tidak ada di sana akan dikembangkan,” ujar A. Erwin Terwo Pabokori.
Proyek pengembangan Pelabuhan Pattiro Bajo direncanakan dimulai tahun ini, dengan desain engineering dan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dijadwalkan pada pekan depan. Pelabuhan ini akan menjadi induk pelabuhan dan direncanakan dikembangkan secara bertahap hingga pembebasan lahan seluas 5 hektar.
“Kami berharap proyek ini dapat berjalan dengan lancar dan berkesinambungan. Kami sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah, camat, kepala desa, masyarakat, serta Unit Pengelola Pelabuhan (UPP),” tambahnya.
A. Erwin Terwo Pabokori juga menjelaskan upaya untuk memaksimalkan rute kapal tol laut, dengan mengusulkan rute antar-pelabuhan yang melibatkan Makassar, Bulukumba, Bone, Wajo, dan Palopo. Pelabuhan Pattiro Bajo diharapkan menjadi tempat pengumpulan logistik untuk mengoptimalkan kapal yang kembali ke pelabuhan setelah melakukan pengiriman.
“Ini dilakukan dalam rangka mengurangi laju inflasi dan memanfaatkan Teluk Bone sebagai jalur tol laut, memudahkan transformasi di Indonesia Timur,” jelasnya.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 39 miliar rupiah untuk pengembangan proyek ini, dengan tambahan dukungan dari Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp2,7 miliar. A. Erwin Terwo Pabokori berharap proyek ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi di daerah tersebut.
“Kami memohon dukungan dari masyarakat dan pemerintah karena jalanan di sana perlu diperlebar. Jika proyek ini terwujud, perekonomian akan berkembang, dan transaksi dengan orang luar dapat dilakukan dengan lebih efisien di sini,” pungkasnya.
Terkait akses jalan dan ketersediaan sinyal, A. Erwin Terwo Pabokori menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pj. Bupati Bone dan sedang melakukan survei kebutuhan dasar seperti air bersih. Semua permasalahan ini diharapkan terselesaikan demi kelancaran pengembangan Pelabuhan Pattiro Bajo menjadi pusat logistik berdaya saing.
Di tempat yang sama, Marine Inspektor Syahbandar Pattiro Bajo, Haryono Leo Putra, MH., MMar, menyatakan bahwa “Pelabuhan Pattiro Bajo memiliki potensi besar yang dapat meningkatkan ekonomi di Kabupaten Sinjai, Soppeng, dan Wajo. Perlunya pengembangan pelabuhan untuk mengoptimalkan penggunaan kontainer dari Pelabuhan Surabaya ke Pelabuhan Pattiro Bajo,” ujar Haryono Leo.
“Pelabuhan Pattiro Bajo memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, namun perlu pengembangan agar dapat menerima langsung kontainer-kontainer dari Pelabuhan Surabaya. Dengan demikian, kita dapat mengurai distribusi barang ke Kabupaten yang terdepan seperti Sinjai, Soppeng, dan Wajo,” ungkapnya.
Pengembangan pelabuhan ini diharapkan menjadi pendorong utama dalam percepatan distribusi barang ke wilayah-wilayah terdepan. Jika rencana ini berhasil diwujudkan, akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten tersebut.
Haryono Leo Putra juga menyoroti perlunya penambahan dermaga sebagai langkah strategis untuk mendukung operasional pelabuhan. Ia menekankan peran Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) dalam memperkuat pengawasan kapal yang masuk ke Pelabuhan Pattiro Bajo.
“Penambahan dermaga tidak hanya akan meningkatkan kapasitas pelabuhan tetapi juga memerlukan peningkatan pengawasan. UPP memiliki tugas penting untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus kapal di pelabuhan,” tambah Haryono Leo Putra.
Pemerintah Daerah dan pihak terkait diharapkan dapat bersinergi dalam merencanakan dan mendukung pengembangan Pelabuhan Pattiro Bajo. Dengan adanya kolaborasi, diharapkan potensi ekonomi di sepanjang pesisir Teluk Bone dapat benar-benar dimaksimalkan melalui pemanfaatan pelabuhan laut yang efisien dan ekonomis.
