SSindonesia Makassar – Pamen Ahli Bidang Ekonomi Poksahli Kolonel Kav Demak Sianturi, S.E., mewakili Pangdam XIV/Hasanuddin, turut ambil bagian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi secara virtual. Acara ini berlangsung di Baruga Lounge, Lantai 1 Gedung A, Kantor Gubernur Sulsel, Jl. Urip Sumoharjo, Kota Makassar, dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait pada Senin kemarin.
Rakor inflasi ini dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si. Rapat yang diikuti secara daring dan luring ini melibatkan perwakilan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan para pemangku kepentingan terkait.
Dalam upaya mengatasi pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi, sejumlah strategi diusulkan. Badan Pangan Nasional diharapkan dapat mengimplementasikan gerakan pangan murah dan melaksanakan operasi pasar guna menjaga harga-harga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat. Pengawasan terhadap stok dan mutu pangan produk hortikultura dari tingkat petani menjadi fokus penting untuk memastikan ketersediaan dan kualitas pangan yang memadai.
Selain itu, kesiapan TNI dalam mendukung program ketahanan pangan, program kesehatan, dan penggunaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) untuk mendistribusikan bahan pokok ke wilayah-wilayah perlu diperhatikan. Koordinasi antar stake holder menjadi kunci dalam menjalankan langkah-langkah tersebut.
Kolonel Kav Demak Sianturi, S.E., dalam pernyataannya, menyampaikan pentingnya kerjasama lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama dalam menghadapi tantangan ekonomi. “Dengan sinergi dan kolaborasi yang baik, kita dapat memitigasi dampak inflasi dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup di seluruh wilayah,” ujarnya.
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi ini menjadi bentuk konkret dari komitmen bersama untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama di masa-masa yang penuh tantangan seperti saat ini. Diharapkan, langkah-langkah strategis yang diambil melalui rapat ini dapat memberikan dampak positif dan memberikan perlindungan kepada ekonomi daerah serta masyarakatnya. (Rls/Red)
